DPRD dan ASN Terima Bansos?

Oleh Hali

Masa Pandemi sudah berlangsung hampir dua tahun. Pemerintah RI bertindak sigap dan adil. Mereka yang kehilangan pekerjaan diberi bansos. Begitu juga masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Nama-nama rakyat yang susah didata. Negara kita mempunyai apa yang dinamakan sebagai DTKS. Ini merupakan data-data orang atau keluarga susah yang layak mendapatkan bantuan sosial alias bansos. Pemerintah pusat melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan keuangan kepada mereka.

Minggu lalu rakyat sempat dibuat kaget. Kaget terhadap kejadian di Kabupaten Cirebon. Ada apa gerangan dengan Kabupaten Cirebon? Kita akan coba telusuri!

Terdapat 5 nama anggota DPRD masuk dalam daftar mereka yang menerima bansos. Lebih ngeri lagi, sampai 2000-an orang lebih ASN juga masuk ke dalam daftar yang sama. Wow, sampai begitu rupanya ya!

Belakangan setelah diverifikasi dikabar bahwa, kelima orang anggota DPRD tersebut namanya memang masuk namun mereka tidak menerima bansos.

Kalau begitu mengapa nama mereka bisa sampai masuk DTKS? Ini juga perlu diselidiki secara tuntas.

Anda bisa membacanya di Tribunnews dan Merdeka.com. Tak hanya yang online, media televisi pun ikut memberitakannya. Lihat saja misalnya di kompas TV atau Liputan6! Berita yang sama juga ramai beredar di medsos. Jangan-jangan Anda juga sudah membacanya melalui Whatsapp yang dikirimkan oleh teman.

Marilah kita menganalisis bersama aib tersebut! Beberapa pertanyaan perlu diajukan. Apakah anggota DPRD termasuk rakyat yang kehilangan pekerjaan di masa wabah Corona? Apakah 2000-an ASN tersebut kehilangan pekerjaan? Apakah mereka tidak menerima gaji/honor bulanan lagi selama pandemi? Apakah 2000-an ASN dan 5 anggota DPRD termasuk mereka yang berpenghasilan rendah?

Jawaban atas keempat pertanyaan itu tentulah tidak. Tidak! Tidak! Tidak! Tidak! Seluruh rakyat Indonesia tentu mengetahui jawabannya. Murid-murid SMP dan SMU serta SMK juga bisa menjawabnya.

Selain di Kabupaten Cirebon, bagaimana dengan kota atau kabupaten lain di seantero Tanah Air? Apakah DPRD dan ASN di luar Cirebon kebal terhadap penerimaan bansos? Ini merupakan pertanyaan serius yang perlu dicermati oleh seluruh rakyat Indonesia?

Beruntunglah, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sudah mulai turun tangan. Kita menantikan laporan penangganan atas masalah aib besar ini. Lebih cepat akan lebih baik!

Bansos harus diberikan secara benar dan tepat. Bansos harus sampai ke tangan mereka yang berhak menerimanya. Bansos jangan diselewengkan! Bansos jangan disalahgunakan! Bansos jangan dikorupsi!

Sang Pencipta langit dan bumi pasti akan murka terhadap penggunaan bansos yang salah. Sang Pencipta tak perlu berlaku tidak adil pada siapa pun juga.

Beruntunglah Indonesia mempunyai seorang Tri Risma. Orang yang peduli dengan rakyat! Orang yang bekerja keras meninjau ke lokasi. Orang yang acapkali blusukan dan turun ke bawah. Orang yang meninjau sampai lapangan untuk memantau kondisi riil rakyat jelata.

Semoga akan bangkit Tri Risma-Tri Risma lainnya di seluruh Indonesia. Masih banyak PR yang harus dikerjakan di seluruh penjuru Nusantara.